Stabilitas Politik Diuji: Ratusan Jenderal Soroti Wapres Gibran!
Essensi.co — Stabilitas politik nasional kembali menjadi sorotan publik setelah ratusan purnawirawan TNI menyuarakan keprihatinan mereka terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dipimpin oleh mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, para purnawirawan ini secara terbuka meminta agar Gibran diganti dari jabatannya.
Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Minggu (21/4/2025), Try Sutrisno menegaskan bahwa permintaan ini didasarkan pada kepentingan menjaga marwah konstitusi serta menghindari potensi ketidakstabilan politik di tengah dinamika nasional yang semakin kompleks.
“Kami prihatin atas kondisi politik saat ini. Pemimpin harus hadir melalui proses yang legitimate dan berintegritas,” kata Try Sutrisno dalam pidatonya yang disiarkan sejumlah media nasional.
Kelompok purnawirawan ini menilai keterpilihan Gibran sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024 sarat dengan kontroversi, terutama terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang sempat memperlonggar batasan usia capres-cawapres.
Mereka menilai langkah tersebut membuka ruang ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Desakan ini menandai meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran dan pemerintahan saat ini. Walau demikian, hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana atau dari Wapres Gibran sendiri terkait permintaan tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Arya Fernandez, menilai bahwa pernyataan dari para jenderal purnawirawan ini tidak bisa dianggap remeh.
“Mereka membawa simbol moralitas militer dan memiliki pengaruh signifikan, terutama di kalangan tertentu dalam masyarakat dan lembaga pertahanan,” ujarnya saat diwawancarai (21/4/2025).
Sementara itu, analis hukum tata negara Refly Harun berpendapat bahwa secara konstitusional, pergantian wakil presiden tidak bisa semata-mata berdasarkan desakan politik, melainkan harus mengikuti prosedur yang ketat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Situasi ini memperlihatkan bahwa dinamika politik Indonesia ke depan akan semakin dinamis. Dengan ketegangan yang mulai terasa, para elite politik diharapkan mampu menjaga iklim demokrasi tetap sehat dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau pribadi. (***)