Dinamika di Balik Sepinya Seleksi Sekda Kabupaten Bekasi
ESSENSI.CO, KABUPATEN BEKASI – Seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi hingga kini masih sepi peminat. Sejak dibuka pada 3 Oktober 2025, belum ada satu pun pejabat yang resmi mendaftar, padahal masa pendaftaran tinggal beberapa hari lagi dan akan ditutup pada 17 Oktober mendatang.
Dugaan kuat, syarat seleksi yang dinilai terlalu ketat membuat banyak pejabat mundur sebelum mendaftar. Salah satunya, calon wajib pernah menduduki dua jabatan berbeda dengan masa jabatan minimal dua tahun. Aturan ini otomatis menutup peluang sejumlah kepala OPD yang baru sekali menjabat.
“Iya, yang bisa ikut hanya yang sudah pernah menduduki dua jabatan berbeda,” ujar Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bekasi, Benny Yulianto Iskandar, dikutip Senin (13/10/2025).
Benny mengaku hingga kini pihaknya belum mengetahui siapa saja yang sudah mendaftar.
“Belum tahu sampai sekarang. Nanti baru bisa dilihat setelah masa pendaftaran ditutup,” katanya.
Kabar dari RSUD
Meski belum ada pendaftar resmi, kabar lain justru berhembus dari RSUD Kabupaten Bekasi. Sumber di rumah sakit daerah itu menyebut sudah ada tiga pejabat yang menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani, salah satu syarat dalam seleksi Sekda.
“Tiga orang sudah melakukan pemeriksaan,” ungkap seorang petugas kesehatan RSUD Kabupaten Bekasi.
Tiga nama yang disebut-sebut menjalani tes itu antara lain Kepala BKPSDM Endin Samsudin, Kepala Dinas SDABMBK Henri Lincoln, dan Kepala BPBD Muchlis. Namun, kabar itu langsung dibantah Muchlis.
“Saya nggak merasa pernah cek kesehatan untuk seleksi Sekda. Hoaks itu,” tegasnya.
Sementara, Henri Lincoln tak menampik rencananya untuk ikut seleksi.
“Saya ada rencana untuk mengikuti seleksi, tapi masih melengkapi persyaratan,” ucapnya.
Ia menegaskan, niatnya maju dalam seleksi bukan sekadar ambisi jabatan, melainkan keinginan untuk bekerja lebih baik bagi Kabupaten Bekasi.
“Tujuannya adalah untuk berbuat dan bekerja lebih baik,” ujarnya
Antara Meritokrasi dan Nuansa Politik
Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin menilai jabatan Sekda memang sarat dinamika politik.
“Secara aturan itu sah, tapi jabatan Sekda sudah setengah bernuansa politik,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu memastikan pihaknya akan mengawasi penuh jalannya seleksi agar tetap sesuai aturan.
“Kami akan terus mengawasi agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan,” tandasnya.
Menanti Akhir Cerita
Proses seleksi Sekda tahun ini menjadi sorotan karena minimnya partisipasi di tengah ekspektasi publik terhadap transparansi dan profesionalisme birokrasi.
Syarat ketat dianggap sebagai bentuk penegakan standar, tetapi juga dinilai mengerucutkan peluang pejabat potensial.
Di sisi lain, rumor yang berkembang menunjukkan betapa dinamisnya ruang politik dan birokrasi di Kabupaten Bekasi.
Hingga masa pendaftaran berakhir, publik masih menunggu siapa yang akhirnya berani mendaftar dan menempuh jalan panjang menuju kursi Sekda.
