Kebijakan Pemerintah: Untuk Rakyat atau Elit?

Kebijakan pemerintah seharusnya dirancang untuk menjawab kebutuhan rakyat dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya, muncul pertanyaan besar yang kerap menggema di ruang publik.

“Apakah kebijakan ini benar-benar untuk rakyat, atau justru menguntungkan segelintir elit?”

Pertanyaan ini tidak hanya relevan di masa kampanye atau saat kebijakan kontroversial muncul, tetapi juga dalam evaluasi rutin atas kinerja pemerintahan dalam berbagai bidang—ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

1. Kebijakan Ideal: Mengutamakan Kepentingan Publik

Secara teori, setiap kebijakan publik harus berpijak pada prinsip:

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

• Pemerataan pembangunan

• Perlindungan kelompok rentan

• Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan

Namun, realitas sering kali menunjukkan adanya ketimpangan antara idealisme kebijakan dan kenyataan lapangan.

2. Contoh Kebijakan yang Dianggap Pro-Elit

Beberapa kebijakan yang sempat menjadi sorotan karena dinilai lebih menguntungkan elit dibanding rakyat banyak, antara lain:

• UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
  Dituju untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja, namun dituding melemahkan hak-hak buruh dan memperbesar kuasa korporasi.

• Privatisasi BUMN Strategis
  Langkah ini kerap dinilai menguntungkan pemilik modal besar dan mempersempit akses rakyat terhadap layanan dasar.

• Pemberian insentif pajak untuk investor besar, sementara pelaku UMKM kesulitan mengakses bantuan yang setara.

Dalam berbagai kasus, kebijakan semacam ini menimbulkan kecurigaan bahwa proses pembuatannya terlalu elitis, minim partisipasi publik, dan lemah dalam pengawasan.

3. Indikator Kebijakan Pro-Rakyat

Bagaimana kita tahu sebuah kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat? Berikut beberapa indikatornya:

• Bersifat inklusif, melibatkan partisipasi publik dalam perumusannya

• Mengutamakan kebutuhan kelompok rentan: petani, buruh, nelayan, UMKM, disabilitas

• Mudah diakses oleh semua kalangan, tidak hanya mereka yang memiliki koneksi atau modal besar

• Mempunyai mekanisme evaluasi dan pengaduan yang terbuka

4. Pentingnya Transparansi dan Partisipasi Publik

Untuk mencegah dominasi elit dalam pembuatan kebijakan, transparansi adalah kunci. Rakyat berhak tahu:

• Siapa yang terlibat dalam perumusan kebijakan?

• Apa dasar data dan analisis yang digunakan?

• Siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling terdampak?

Di sisi lain, partisipasi publik bukan sekadar formalitas. Proses musyawarah, konsultasi publik, hingga diskusi terbuka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya melibatkan kelompok yang sepaham dengan pemerintah.

5. Peran Media dan Masyarakat Sipil

Media independen dan organisasi masyarakat sipil (LSM) punya peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka bisa:

• Menyuarakan kelompok yang tidak terwakili

• Melakukan kajian kritis terhadap dampak kebijakan

• Menggalang kampanye dan advokasi untuk perubahan kebijakan

Contohnya, penolakan terhadap revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja sebagian besar dimotori oleh gerakan masyarakat sipil yang aktif di media sosial dan lapangan.

6. Menuju Pemerintahan yang Lebih Responsif

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mendengarkan suara rakyat, tidak hanya saat pemilu, tapi setiap hari.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat keberpihakan kebijakan pada rakyat:

• Digitalisasi mekanisme aspirasi dan aduan publik

• Keterbukaan data anggaran dan kebijakan (open government)

• Evaluasi kebijakan berbasis dampak sosial, bukan hanya pertumbuhan ekonomi