HMI se-Kabupaten Bekasi Demo di Pemkab, Desak Gerindra Transparan Soal Dugaan Korupsi Rp10 Miliar
KABUPATEN BEKASI – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Kabupaten Bekasi menggelar aksi demonstrasi di Komplek Pemkab Bekasi, Selasa (11/3/2025). Mereka menuntut transparansi dan langkah tegas dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi terkait dugaan korupsi anggaran hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pertanian senilai Rp10 miliar.
Koordinator aksi, Sirojudin Rumadedey, menyatakan bahwa kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Namun, hingga kini belum ada perkembangan yang jelas.
“Kami telah melaporkan dugaan penyalahgunaan dana hibah DAK yang seharusnya diperuntukkan bagi petani, tetapi malah diduga digunakan untuk kepentingan politik pribadi hingga mengantarkan oknum tersebut menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” kata Sirojudin Rumadedey kepada Essensi.co
Meskipun diguyur hujan deras, massa aksi tetap bertahan dan melanjutkan tuntutan mereka. Salah satu orator menegaskan bahwa cuaca buruk tidak akan menyurutkan semangat mereka dalam memperjuangkan keadilan.
“Hujan bukan alasan bagi kami untuk mundur. Kami akan terus berjuang demi hak-hak rakyat, khususnya petani yang dirugikan oleh praktik korupsi,” katanya.
HMI juga mendesak Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Arya Dwi Nugraha, untuk hadir dan memberikan klarifikasi terkait kasus ini.
“Kami ingin tahu sejauh mana keterlibatan partai dalam persoalan ini. Jika tidak ada yang disembunyikan, seharusnya mereka berani berdialog dengan kami di Gedung DPRD,” tambah salah satu demonstran.
Jika tuntutan mereka tidak segera direspons, HMI mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. Mereka juga berencana membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah lanjutan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi maupun pihak DPRD terkait tuntutan mahasiswa. Sementara itu, HMI menegaskan akan terus mengawal kasus ini demi transparansi dan keadilan bagi masyarakat, khususnya para petani yang dirugikan. (**)
