Presiden Diminta Ambil Alih Kepemimpinan Reformasi Polri
ESSENSI.CO – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyarankan Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin proses reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Saran ini muncul seiring rencana pemerintah membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah reformasi kepolisian.
Menurut Nasir, keterlibatan Presiden akan memberi bobot lebih pada pelaksanaan reformasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saran saya, Presiden Prabowo sebaiknya memimpin langsung reformasi kepolisian,” kata Nasir di Jakarta, Jumat (12/9).
Reformasi Sudah Berjalan
Nasir menambahkan, upaya reformasi Polri sejatinya telah dilakukan sejak kepemimpinan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia mengakui masih ada perilaku dan praktik di lapangan yang belum sesuai harapan publik.
Ia juga menegaskan DPR tidak akan ikut campur dalam komisi reformasi yang dibentuk Presiden. Parlemen hanya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja komisi tersebut.
Peran Strategis Presiden
Menurut Nasir, Polri setiap lima tahun merumuskan rencana strategis yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Karena itu, kehadiran Presiden bersama kabinet penting untuk memastikan strategi tersebut dievaluasi sekaligus difasilitasi agar benar-benar terlaksana.
Aspirasi Publik dan Dukungan GNB
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan akan segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Rencana ini mencuat setelah Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan aspirasi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9).
Dalam dialog selama tiga jam yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, GNB menekankan pentingnya reformasi kepolisian. Usulan tersebut disambut baik oleh Presiden Prabowo yang berjanji segera menindaklanjutinya dengan pembentukan komisi reformasi Polri. (*)
