Aktivis Sorot Tender Proyek Pemkot Bekasi: Bau Korupsi Kuat Tercium
ESSENSI.CO, KOTA BEKASI – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemerhati Kebijakan Daerah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Bekasi. Jumat (12/9/25).
Aksi tersebut dipicu mencuatnya dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, kali ini terkait proyek Tender Penataan Ruang Gedung B Kantor Wali Kota Bekasi senilai sekitar Rp700 juta
Informasi yang beredar menyebut adanya indikasi penyimpangan dalam proses tender maupun pelaksanaan proyek. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi bahkan diduga ikut terlibat.
Sejumlah pihak menilai sejak tahap perencanaan hingga penetapan pemenang tender terdapat prosedur yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dugaan kecurangan tersebut antara lain terkait potensi pengaturan pemenang lelang serta penggunaan anggaran yang dianggap tidak transparan.
Koordinator Forum Komunikasi Pemerhati Kebijakan Daerah, M. Rizky, menyebut nilai proyek yang cukup besar itu rawan dijadikan bancakan oleh oknum tertentu. Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Negeri Bekasi, segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam.
“Publik menaruh curiga karena pola dugaan pengaturan tender semacam ini bukan hal baru. Pemerintah Kota Bekasi harus berani membuka dokumen proses tender secara transparan agar masyarakat tahu ke mana uang rakyat ini digunakan. Oleh karenanya, kami mendesak kepada Wali Kota Bekasi untuk secara tegas melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran aparatur pemerintah Kota Bekasi demi menjaga marwah pemerintah Kota Bekasi,” ujarnya.
Selain itu, para aktivis juga mendesak Kejaksaan Negeri Bekasi agar tidak tinggal diam. Sebagai institusi penegak hukum, Kejari Bekasi dinilai memiliki peran penting dalam menelusuri potensi pelanggaran administrasi maupun dugaan tindak pidana korupsi.
“Kasus ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran di Kota Bekasi. Apalagi, proyek yang menggunakan dana daerah semestinya berorientasi pada pelayanan publik, bukan justru menjadi ladang praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” tutupnya.
Hingga kini, pihak Pemerintah Kota Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan dalam tender tersebut. Publik menanti penjelasan terbuka sekaligus langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah ini. (*)
