Subsidi Negara: Siapa yang Sebenarnya Paling Diuntungkan?
Jakarta, 9 April 2025 – Pemerintah Indonesia mengalokasikan triliunan rupiah setiap tahun untuk berbagai bentuk subsidi, mulai dari BBM, listrik, pupuk, hingga bantuan sosial. Subsidi ini diklaim sebagai bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Namun, sejumlah kalangan mempertanyakan.
“apakah subsidi ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin, atau justru lebih banyak mengalir ke kelompok menengah ke atas?”
Subsidi BBM: Tidak Tepat Sasaran?
Subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi salah satu pos anggaran terbesar dalam APBN. Pemerintah menyatakan bahwa subsidi ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi.
Namun, menurut data Kementerian Keuangan, lebih dari 60% subsidi BBM dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, yang memiliki kendaraan pribadi dan konsumsi energi lebih besar.
“Masyarakat miskin justru lebih banyak menggunakan angkutan umum atau kendaraan roda dua hemat BBM. Tapi subsidi yang besar justru dinikmati pemilik mobil pribadi,” kata Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS.
Subsidi Listrik dan Pupuk: Siapa yang Paling Diuntungkan?
Kasus serupa juga terjadi dalam subsidi listrik. Meskipun pemerintah telah menetapkan sistem tarif berbasis daya listrik (misalnya 450 VA dan 900 VA untuk rumah tangga miskin), banyak penerima subsidi yang ternyata berasal dari kalangan tidak layak.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya jutaan pelanggan listrik bersubsidi yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menandakan bahwa penyaringan penerima belum optimal.
Di sektor pertanian, subsidi pupuk juga kerap bermasalah. Petani kecil mengeluh kesulitan mendapat pupuk bersubsidi, sementara penyimpangan distribusi dan penyelewengan kuota sering terjadi di lapangan.
Solusi Pemerintah: Digitalisasi dan Penargetan
Pemerintah mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penggunaan data DTKS, KTP digital, dan teknologi informasi menjadi fokus untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan dan subsidi.
“Kita tidak bisa terus membiarkan subsidi dinikmati oleh yang mampu. APBN harus berpihak kepada kelompok rentan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR RI bulan lalu.
Pendapat Pengamat: Reformasi Subsidi Harus Transparan
Meski langkah reformasi telah dilakukan, pengamat ekonomi menilai bahwa transparansi dan pengawasan independen masih menjadi tantangan utama.
“Publik perlu tahu siapa saja penerima manfaat dari kebijakan subsidi. Jangan sampai anggaran besar mengalir ke pihak yang tidak seharusnya. Ini soal keadilan fiskal,” jelas Aviliani, ekonom senior INDEF.
