Viral! Remaja Perempuan Debat Panas dengan Gubernur Dedi Mulyadi Soal Wisuda dan Penggusuran
Sebuah video yang menampilkan perdebatan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan seorang remaja perempuan asal Kabupaten Bekasi menjadi viral di media sosial.
Dalam perdebatan itu, sang remaja mengkritik kebijakan larangan wisuda sekolah dan penggusuran rumah di bantaran sungai yang diterapkan oleh Dedi.
Kritik Terkait Larangan Wisuda
Remaja tersebut mempertanyakan kebijakan penghapusan acara wisuda untuk jenjang TK, SMP, dan SMA. Ia berpendapat bahwa acara perpisahan penting sebagai bentuk kenangan setelah menyelesaikan masa pendidikan.
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tradisi wisuda di tingkat pendidikan dasar hingga menengah bukanlah sesuatu yang lazim di negara lain.
“Di negara mana TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Hanya di Indonesia,” ujar Dedi, dikutip dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (27/4/2025).
Dedi juga menyoroti beban finansial yang harus dipikul orang tua akibat pelaksanaan acara wisuda di sekolah-sekolah.
“Wisuda untuk siapa? Yang kuliah. Anak TK wisuda, bayar biaya lagi. Banyak yang rumahnya saja masih di bantaran sungai,” tegasnya.
Menurut Dedi, kenangan berharga tidak hanya terbentuk melalui acara perpisahan, melainkan melalui seluruh perjalanan proses belajar di sekolah.
Perdebatan Soal Perpisahan Berlanjut
Meskipun demikian, remaja tersebut tetap bersikukuh bahwa acara perpisahan sekolah penting untuk mengenang kebersamaan dengan teman-teman sebelum berpisah.
“Kalau enggak ada perpisahan, kita enggak bisa kumpul bareng teman-teman untuk terakhir kalinya,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Dedi menyarankan agar siswa yang ingin mengadakan perpisahan bisa melaksanakannya secara mandiri tanpa melibatkan nama sekolah.
“Silakan kumpul sendiri, perpisahan sendiri. Tapi jangan pakai embel-embel sekolah,” sarannya.
Penjelasan Mengenai Penggusuran di Bantaran Sungai
Dalam diskusi tersebut, remaja itu juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan penggusuran rumah di bantaran sungai.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah penggusuran itu diperlukan untuk mengurangi risiko banjir yang lebih besar di wilayah tersebut.
“Kalau saya tidak melakukan ini, banjirnya bisa lebih parah lagi. Gubernur yang disalahkan. Sekarang sudah agak lumayan,” kata Dedi.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil bertujuan demi kebaikan masyarakat, dan dirinya selalu terbuka terhadap kritik serta diskusi lebih lanjut.
Dedi juga menambahkan bahwa bantuan telah disalurkan kepada warga yang terdampak oleh penggusuran tersebut. (**)
Tinggalkan Balasan
