Marak Aduan Bansos Tidak Tepat Sasaran, Pemerintah Diminta Evaluasi Penyaluran

ESSENSI.CO, JAKARTA – Sejumlah warga di berbagai daerah mengeluhkan bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran. Aduan ini muncul melalui berbagai kanal resmi seperti Lapor! milik Kementerian PANRB, situs pengaduan Kemensos, hingga laporan ke media massa.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui laman resminya kemensos.go.id, tercatat lebih dari 12 ribu aduan masyarakat sejak awal 2025 terkait penerima bansos yang dianggap tidak layak.

Kasus paling sering terjadi ketika keluarga mampu tetap tercatat sebagai penerima manfaat, sedangkan warga kurang mampu justru terlewat.

“Banyak warga mengadu mereka tidak menerima bansos padahal kondisi ekonomi mereka jauh di bawah rata-rata. Sebaliknya, tetangganya yang tergolong mampu justru mendapat bantuan,” kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi Rahmat, Jumat (25/7).

Pemerintah sendiri mengakui masih ada masalah dalam validasi data penerima manfaat.

Menteri Sosial, Retno Wulandari, menyatakan pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.

“Kami terus mendorong perbaikan DTKS agar distribusi bansos semakin tepat sasaran,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7).

Selain memperbaiki DTKS, Kemensos juga mengimbau masyarakat aktif melapor jika menemukan penyaluran bantuan yang tidak sesuai. Pengaduan dapat dilakukan melalui aplikasi Lapor!, layanan pengaduan resmi Kemensos di nomor 021-171, atau melalui situs cekbansos.kemensos.go.id.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) turut mendesak pemerintah memperkuat sistem pengawasan distribusi bansos.

“Bantuan sosial seharusnya menyasar yang benar-benar membutuhkan. Ketidaktepatan sasaran dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” ujar peneliti ICW, Dwi Putri, Jumat (25/7).

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Rian Nugraha, juga menekankan pentingnya transparansi data.

“Data penerima bansos perlu dibuka dan diawasi publik agar warga bisa ikut mengecek keakuratan penerima di lingkungannya,” jelasnya.

Dengan langkah evaluasi menyeluruh dan pembaruan data, diharapkan penyaluran bansos ke depan semakin adil dan benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan. (*)